Investasi merupakan topik yang penting dalam dunia keuangan, meskipun seringkali dianggap kompleks atau membingungkan, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan konsep keuangan. Artikel ini akan membahas konsep dasar investasi, tujuan-tujuannya, serta berbagai jenis investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu.
Pengertian Investasi
Investasi adalah tindakan mengalokasikan dana atau modal dengan harapan mendapatkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mengoptimalkan pengembalian dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk pendapatan rutin maupun kenaikan nilai investasi itu sendiri.
​
https://preview.redd.it/zsfv05o5j2kb1.jpg?width=586&format=pjpg&auto=webp&s=c8b55495c1714b078eeac78ecc216e2906e848b1
Tujuan Investasi

1. Meningkatkan Aset: Salah satu tujuan utama investasi adalah meningkatkan nilai aset. Ini dapat dicapai dengan memilih instrumen investasi yang memiliki potensi pertumbuhan nilai dari waktu ke waktu, seperti saham atau properti.
   
2. Persiapan Kondisi Finansial di Masa Depan: Investasi juga berperan dalam mempersiapkan kondisi finansial di masa depan, seperti pensiun atau pendidikan anak. Dengan menginvestasikan dana secara bijak, individu dapat menciptakan sumber dana yang cukup untuk menghadapi situasi finansial yang mungkin muncul di kemudian hari.
   
3. Melindungi dari Inflasi: Investasi juga membantu melindungi nilai uang dari tekanan inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum dalam harga-harga barang dan jasa. Dengan investasi yang menghasilkan pertumbuhan nilai yang melebihi tingkat inflasi, nilai investasi tersebut tetap berharga dari waktu ke waktu.
   

​
Jenis-Jenis Investasi
Investasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor seperti jangka waktu, bentuk, risiko, dan potensi keuntungan. Berikut beberapa jenis investasi yang umum:
​

1. Saham: Saham adalah bentuk investasi di mana seseorang membeli bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nilai saham dapat berfluktuasi sesuai dengan performa perusahaan dan kondisi pasar.

​

1. Reksa Dana: Reksa dana merupakan kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi. Ini adalah pilihan baik bagi investor pemula yang ingin diversifikasi tanpa harus mengelola sendiri.

​

1. Deposito: Deposito adalah produk perbankan di mana dana disimpan untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap. Meskipun lebih aman, potensi pengembalian cenderung lebih rendah.

​

1. Obligasi: Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Pembeli obligasi memberikan pinjaman dan menerima pembayaran bunga serta pengembalian pokok pada masa jatuh tempo.

​
Mau Mulai Investasi?
Investasi adalah langkah penting dalam meraih tujuan keuangan di masa depan. Mulai berinvestasi bukanlah hal yang sulit dan bahkan dapat dilakukan secara online. Aplikasi seperti MyHero dari PT. Henan Putihrai Asset Management (HPAM) menyediakan akses mudah untuk berinvestasi dalam reksa dana unggulan seperti Money Market dan Government Bond.
Dalam menjalani perjalanan investasi, penting untuk memahami toleransi risiko, tujuan keuangan pribadi, dan melakukan riset mendalam tentang instrumen investasi yang dipilih. Dengan langkah yang bijak, investasi dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai stabilitas finansial di masa depan.

Dalam dunia digital marketing, customer persona sangat penting dalam merancang strategi marketing yang efektif. Customer persona adalah gambaran fiktif dari konsumen yang ideal yang mewakili segmen pasar tertentu. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu customer persona, kenapa penting untuk membuatnya, dan bagaimana cara membuat customer persona untuk perusahaan Anda.
Setiap customer persona mencakup beberapa informasi penting, seperti usia, pekerjaan, pendidikan, gaji, gaya hidup, kebiasaan belanja, dan preferensi media sosial. Dengan mengetahui informasi tersebut, perusahaan dapat membuat pesan pemasaran yang lebih terfokus dan lebih menarik bagi segmen pasar mereka.

Kenapa Harus Membuat Customer Persona?

Membuat customer persona sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi marketing yang efektif dan efisien. Dengan mengetahui siapa konsumen yang ideal, perusahaan dapat membuat pesan pemasaran yang lebih terfokus dan menarik bagi segmen pasar mereka.
Selain itu, strategi ini membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen mereka. Dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka agar lebih cocok dengan kebutuhan pasar.
Penelitian dari Single Grain menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan strategi bisnis ini :

• Situs web menjadi 2-5x lebih efektif.
• Email yang dipersonalisasi memiliki tingkat klik-through (CTR) 14% lebih tinggi.
• Tingkat konversi menjadi 10% lebih tinggi.

Cara Membuat Customer Persona

Langkah pertama adalah membuat persona Anda dengan menanyakan pertanyaan spesifik tentang pelanggan ideal Anda untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang siapa mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan organisasi Anda, untuk menentukan bagaimana membuat mereka menjadi pelanggan.

• Apa profesi mereka?
• Seperti apa hari-hari biasa dalam hidup mereka?
• Ke mana mereka mencari informasi?
• Bagaimana mereka memilih untuk mendapatkan barang dan jasa?
• Apa yang penting bagi mereka saat memilih vendor?
• Apa yang paling mereka hargai?
• Apa tujuan mereka?

Untuk membantu perusahaan dalam membuat persona pelanggan, banyak template gratis yang tersedia secara online. Template tersebut memuat berbagai pertanyaan untuk membantu perusahaan mengumpulkan informasi tentang konsumen yang ideal. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

• Nama dan profesi
• Usia dan jenis kelamin
• Status pernikahan dan anak-anak
• Pendidikan dan penghasilan
• Hobi dan gaya hidup
• Preferensi belanja dan media sosial yang digunakan

Setelah Anda mengumpulkan data tentang konsumen, Anda dapat mengisi template di atas sesuai dengan hasil penelitian.

Bagaimana Cara Menentukan Tipe Pelanggan

Untuk mendefinisikan customer persona, perusahaan harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, dan analisis data.
Setelah perusahaan mengumpulkan data tentang konsumen mereka, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dan menentukan pola perilaku dan preferensi konsumen yang paling relevan. Setelah itu, perusahaan dapat membuatnya berdasarkan hasil riset dan analisis mereka.

Mengenai Pancasila dan Penafsirannya

Pancasila adalah ideologi negara sekaligus falsafah kehidupan berbangsa. Tetapi jarang benar-benar dibahas secara kritis, melainkan antara tidak dianggap serius, maupun dianggap sebagai hukum mutlak (dan kemudian digunakan sebagai senjata politik). Keduanya punya sumber yang sama: Kurangnya pemahaman akan Pancasila. Orang bisa mengetahui tapi tidak memahami, ini yang seringkali menjadi masalah, menyebabkan ketidaksepahaman bahkan penyelewengan.
Semua WNI tentunya paling tidak mengetahui Pancasila, alias menghafal Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Tapi tidak benar-benar memahami, atau memahami hanya secara dangkal, tapi kemudian digunakan untuk menyerang lawan politik. Ini dikarenakan tidak benar-benar ada pedoman yang dapat menjelaskan Pancasila tanpa menimbulkan indoktrinasi maupun multitafsir. Hasilnya adalah dalam suatu isu, kedua belah pihak bisa sama-sama mengklaim bahwa mereka menerapkan dan menjunjung Pancasila. Bagaimana bisa suatu ideologi yang menjadi dasar negara, menjadi sumber semua hukum di negara, ternyata tidak substantif? Jika kaum A bilang "Kebebasan beragama itu Ketuhanan Yang Maha Esa!", sedangkan kaum B bilang "Agama itu yang paling utama!", mana yang benar? Ini problematik karena keduanya sama-sama menggunakan argumen kalau mereka berprinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi manakah pihak yang benar?
Inilah mengapa Pancasila perlu dibahas secara mendalam, secara hakikatnya. Jadi Pancasila bukan hanya 5 kalimat yang harus kita hafal, kita patuhi, tapi tidak kita pahami, ini yang perlu diluruskan. Karena sebenarnya sangat bisa Pancasila itu dipahami, cuma jarang saja yang membahas karena memang di level atas sulit (terbentur oleh konstitusi), dan di level bawah juga sulit (karena level pendidikan masyarakat). Diperlukan paling tidak adanya pedoman atau pemahaman mendasar untuk menafsirkan Pancasila, untuk mengklarifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip di dalamnya agar ada kesapahaman. Layaknya teks Kitab Suci yang memang dijabarkan singkat dalam teks namun belum tentu dapat ditangkap apa maknanya secara langsung, dan oleh karena itu memerlukan pemahaman intepretatif. Perlu untuk memahami Pancasila lebih dalam dan lebih luas dari sekedar butir-butir penghayatannya maupun ayat-ayat dalam pasal-pasal UUD. Mengetahui beberapa hal-hal esensial mengenai interpretasi dan implementasi Pancasila, bisa menjadi titik awal bagi civic education warga negara mengenai nilai serta isu-isu seputar Pancasila secara lebih komprehensif.

Sila-sila Pancasila: Isu-isu Mengenai Interpretasi dan Implementasi

"Pancasila"

Ketuhanan yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila yang hanya berisi 5 kalimat singkat tidak sesederhana kelihatannya. 5 Kalimat ini adalah fondasi dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi bagi kebanyakan orang, memahami Pancasila luput dari perhatian mereka. Ironisnya walau begitu, apabila Pancasila dianggap tidak mampu menjawab persoalan sosial, kritik akan cepat menyalahkan Pancasila. Kritik dan penyampaian pendapat tentunya diperbolehkan oleh Pancasila. Tetapi perlu juga untuk memahami terlebih dahulu sedikit banyak mengenai Pancasila, apa nilai yang dikandungnya, dan mengapa ada permasalahan dalam penerapannya?
Saya disini akan menguraikan sedikit beberapa persoalan mengenai interpretasi Pancasila dan persoalan implementasinya di masyarakat.
Ketuhanan yang Maha Esa

• Apa yang dimaksud "Ketuhanan" dan "Esa"?. Kebanyakan akan berasumsi sederhana dengan menyamakan "Ketuhanan" dengan "Keagamaan" karena keduanya dianggap selalu berkaitan. Namun sebenarnya tidak, karena seseorang bisa ber-Tuhan tanpa beragama, juga bisa beragama tanpa ber-Tuhan seperti kebanyakan para penganut agama KTP. Sukarno dan Hatta pada awalnya pun mengkonsepsikan Ketuhanan bukan berarti Indonesia harus dijalankan dengan selalu mereferensikan kepada hukum Tuhan, tidak. Namun bahwa negara mengakui esensi Ketuhanan dan kepercayaan kepada Tuhan YME, dan mengakui peran-Nya dalam kemerdekaan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. "Mengakui", bukan "menerapkan", jadi kewajibannya hanya sekedar mengakui ada peran Ketuhanan disana, tapi bukan berarti harus ber-Tuhan dengan cara tertentu, maupun harus menerapkan hukum Tuhan di masyarakat, tidak. Tetapi, bahwa bangsa Indonesia yang secara sosiologis dianggap cukup religius, dan secara innate dan kolektif, mengakui peran Tuhan terhadap karya kebangsaan Indonesia dari kemerdekaan hingga sekarang. Hanya itu saja, oleh karena pengakuan itu pun maka dikatakan "Ketuhanan" sebagai salah satu prinsip dasar negara. Seperti kutipan berikut "bukan memisahkan antara agama dengan negara (yang implikasinya adalah negara sama sekali tidak punya unsur Ketuhanan), melainkan memisahkan urusan agama dengan urusan negara (yang berarti bahwa agama tidak bisa diperalat oleh negara, dan negara pun tidak bisa menjadi alat dari agama tertentu)".
• Definisi "agama" di Indonesia juga menjadi isu yang sensitif, karena agama diakui oleh negara, namun terbatas di 6 agama resmi, dengan definisi yang agak janggal. Contoh kejanggalan itu dengan membedakan antara Kristen dan Katolik, padahal Katolik itu ya Kristen. Dari pemahaman saya pribadi ini mungkin dikarenakan klasifikasi tersebut dibuat di zaman kolonial Belanda, yang ingin membedakan Kristen (Protestan) yang merupakan agama kebanyakan orang Belanda, dengan Katolik yang pada saat itu memiliki stigma tertentu diantara kaum Protestan (karena konflik historis). Klasifikasi agama yang terbatas ini juga problematik untuk mereka yang beragama di luar 6 agama yang diakui, seperti Yahudi misalnya. Yahudi jelas merupakan agama Abrahamik tertua, dan menjadi "pendahulu" secara langsung dari agama Kristen. Namun tidak memiliki status yang jelas dalam negara. Beberapa berpendapat bahwa Yahudi dapat diklasifikasikan Kristen (Protestan) di KTP. Namun, pendapat kaum Yahudi sendiri banyak yang lebih memilih menulis "kepercayaan" atau dikosongi sama sekali karena kelemahan sistem klasifikasi 6 agama resmi ini. Bahkan yang sudah resmi pun sebenarnya dimasukkan dan diklasifikasi secara arbitrary, contohnya Konghucu. Konghucu sebenarnya bukan agama seperti dalam definisi abrahamik yang mewajibkan doktrin Ketuhanan tertentu dengan praktik ibadah tertentu. Sedangkan Konghucu lebih akurat dideskripsikan sebagai "Chinese folk religion", atau malah sekedar "falsafah confucius", jadi bukan agama. Klasifikasi Konghucu sebagai agama hanyala suatu langkah untuk emansipasi kebudayan Tionghoa di Indonesia, namun definisi "agama Konghucu" sebenarnya agak rancu.
• Definisi "Esa" ini menimbulkan perdebatan sejak awal konsepsi Pancasila. "Esa" umumnya didefinisikan sebagai "Satu". Jadi "Ketuhanan yang Maha Satu", ini kan bermasalah untuk agama-agama yang politheis. Lalu bagaimana cara untuk reconcile kontradiksi prinsip ini? Ada dua cara, 1. Mengganti definisi "Esa", 2. Mengganti kepercayaan agama itu sendiri. Keduanya sama-sama dilakukan. Contohnya di Wikipedia bahasa Bule, disebutkan bahwa sila pertama itu "Belief in Almighty God", yang berarti konsepsi "Esa" sebagai "nature of being almighty", jadi kepercayaan akan peran Tuhan yang memiliki kuasa terhadap dunia. Di sisi lain, pengertian "Esa" sebagai "Satu" ini malah mengubah agama-agama yang selama ini jelas Politheis. Seperti Hindu yang secara tradisional terpusat pada 3 Dewa Trimurti, namun kemudian menggagas konsep "Sang Hyang Widhi" sebagai "Ketuhanan yang Maha Esa/ Satu". Buddha juga demikian dengan konsep "Sang Hyang Adibuddha". Perlu ada keputusan final mengenai definisi Esa ini, karena tidak mungkin jika semua kepercayaan resmi harus dicari dulu esensi monotheis-nya baru bisa dikatakan sesuai Pancasila. Begitu juga bagi aliran kepercayaan yang kurang umum di masyarakat dan tidak bisa dicocokkan ke dalam konsepsi agama lain, bukan berarti tidak Berketuhanan, perlu dicari titik temu dan tidak sekedar solusi birokratis seperti urusan kolom agama KTP.
• Perlu diingat juga bahwa secara historis, dokumen Pancasila yang sekarang adalah turunan dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah rancangan bagi preambule UUD 1945, namun memiliki Sila Pertama yang agak berbeda, yaitu " Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Jadi ada implikasi keistimewaan tertentu bagi agama Islam dalam Pancasila versi Piagam Jakarta. Sila ini pada saat itu tentunya diprotes oleh perwakilan yang beragama selain Islam, dan pada akhirnya diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Legacy ini perlu diingat, agar diketahui bahwa dulu keistimewaan agama tertentu pernah masuk ke dalam Pancasila, namun pada akhirnya diganti. Maka dari itu memasukkan kepentingan agama tertentu ke dalam Pancasila tentunya salah, karena sudah disepakati prinsipnya dulu sebelum disahkannya teks Pancasila dalam preambule UUD 1945.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

• Kemanusiaan memang harus adil dan juga beradab. Namun, kemanusiaan menurut siapa yang kita anut? Bagaimana standar seseorang hingga ia dapat dianggap manusiawi/ berkemanusiaan? Ada yang berpendapat bahwa standar kemanusiaan Indonesia itu harus mengikuti standar internasional alias definisi HAM menurut PBB dan dunia barat. Tidak salah, namun ini akan bermasalah jika kita dihadapkan dalam situasi real di Indonesia. Contohnya mengenai kasus Papua, penuh dengan dilemma bagaimana harus menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Apakah operasi militer di Papua itu berkemanusiaan? menurut standar barat tidak karena buktinya mereka sering mengecam Indonesia karena kasus Papua itu. Ataukah membiarkan Papua dalam situasi kacau karena aktivitas KKB itulah yang tidak berkemanusiaan? Inilah masalah yang dihadapi pemerintah saat ini, dan bahwa kemanusiaan bisa jadi sangat relatif maknanya, tergantung perspektif masing-masing pihak.
• Makna "adil" sangatlah sederhana namun penerapannya seringkali tidak bisa ideal. Ambil contoh kasus di Padang, dimana siswi non-muslim juga diwajibkan memakai kerudung. Iya bagi beberapa dari kita mungkin bisa secara langsung melihat pelanggaran falsafah Pancasila disana. Tapi bagi banyak orang, tindakan tidak termasuk "memaksa", tapi "menganjurkan dengan maksud baik", bisa jadi malah menggunakan sila pertama sebagai alasan. Padahal itu juga tidak adil bagi mereka yang berbeda agama di suatu institusi, banyak terjadi dan itupun hanya di institusi Negeri. Di perusahaan swasta ini banyak terjadi, hanya karena perusahaan adalah kepemilikan pribadi bukan berarti kita boleh bertindak semena-mena pada karyawan kita. Ada banyak kasus dalam suatu perusahaan, sangat sulit jika kamu etnis dan agama tertentu untuk naik pangkat atau memperoleh gaji tinggi. Perlakuan ini jelas tidak adil tetapi marak dilakukan karena alasannya perusahaan milik pribadi maka bebas untuk membuat peraturan sendiri.
• Beradab menjadi suatu isu yang lebih rumit lagi. Karena makna "civilized" sendiri sangat bias dalam hal kultural. Beradab sangat terikat dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang dianggap "sopan, bermoral" dsb. Tentunya ini akan cenderung membuat adanya dominant worldview akan apa yang dianggap "beradab". Contohnya, apakah perang suku seperti yang terjadi di Papua beradab? ataupun budaya-budaya lain di Indonesia yang lekat akan kekerasan? Nah ini masalahnya, apakah budaya ini termasuk beradab? jika iya maka sama dengan mengakui budaya kekerasan itu beradab, tapi di sisi lain, jika tidak maka bisa dituduh bias karena dianggap tidak menghormati budaya setempat.

Persatuan Indonesia

• Salah satu kritik yang paling banyak dilayangkan kepada sila ketiga ini adalah "Sila ketiga selalu diutamakan, namun pada penerapannya banyak melanggar sila kedua dan kelima". Sila Persatuan Indonesia saya rasa cukup jelas pengertiannya: Bahwa persatuan dan kesatuan negara Indonesia adalah suatu hal yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Sila ini bisa dibilang adalah fondasi dari pemahaman nasionalisme Indonesia. Bahwa semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" paling utamanya berhembus dalam sila ini. Bahkan bisa dibilang doktrin negara kesatuan/ unitary state Indonesia juga sumbernya adalah sila ketiga, interpretasi inipun lah yang menghasilkan slogan "NKRI Harga Mati" dsb. Ironisnya, jargon-jargon yang bersumber dari Sila Ketiga, malah seringkali menjadi bumerang. Contohnya mengenai kasus Papua, harus diakui bahwa memang konflik Papua menjadi isu kontemporer yang nyata yang menggoyang prinsip sila ketiga. Memang, bahwa kesatuan bangsa itu merupakan prioritas tinggi, namun pada prakteknya orang-orang menyalahpahami sila ketiga dan malah melakukan hal yang melanggar prinsip persatuan seperti pada kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata berbau SARA.
• Mengenai arti "persatuan" sendiri dalam konteks konstitutsi, memunculkan beberapa perdebatan. Seperti yang telah dijelaskan, seiring waktu, muncul doktrin-doktrin dalam kehidupan bernegara yang menjadi pedoman tidak resmi dalam memahami Pancasila, contohnya slogan "NKRI Harga Mati". Masalahnya adalah kata "NKRI" secara spesifik, yaitu bahwa doktrin yang berlaku di era ini adalah Indonesia mutlak berbentuk negara kesatuan (NKRI). Tentunya ini berarti opsi Indonesia menjadi negara federal tidak dimungkinkan untuk terjadi, dan memang benar mengamandemen ayat mengenai bentuk negara kesatuan tidak dimungkinkan bagi MPR. Tentunya ini membatasi Indonesia untuk harus selalu berfikir dalam konteks negara kesatuan yang terpusat, dan ini tentu menjadi perdebatan tersendiri bagi mereka yang berpendapat bahwa keberagaman Indonesia lebih cocok diatur dalam model negara federal.
  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  
• Intisari mengenai sila keempat ini adalah mengenai "Kerakyatan". Poin "kerakyatan" inilah yang menjadi basis bagi bentuk negara Indonesia, Republik, yang berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Namun kedaulatan yang bagaimana? yaitu yang "dipimpin" oleh "hikmat kebijaksaan" dalam "permusyawaratan/ perwakilan". Apa maksud kalimat ini? bahwa sistem republik Indonesia, tidak dimungkinkan untuk memakai demokrasi langsung, tapi harus secara reprsentatif. Semua lembaga tinggi negara didasaran pada prinsip ini, terutama mengenai lembaga legislatif. "Hikmat kebijaksanaan" memiliki implikasi pada semacam gambaran sistem republik aristokrasi yang dipimpin oleh orang yang berkompeten di bidangnya (aristokrasi = rule of the best) , namun masih merupakan representasi rakyat yang sah. "Dalam permusyawaratan / perwakilan", perlu disadari bahwa secara gramatikal, tulisannya semestiya dibaca "atau". Jadi yang dikonsepsikan adalah permusyawaratan atau perwakilan (seperti saat kita menulis dan/ atau). Jadi, sebenarnya sistem pemerintahan yang dikonsepsikan, tidak harus sepaket permusyawatan DAN perwakilan. Bisa salah satu saja, maupun keduanya sekaligus, tetapi implikasinya tidak wajib. Namun, para bapak bangsa dulu menyadari keambiguan penulisan sila ini, dan oleh karena itu doktrin yang diajarkan kepada siswa sejak sekolah adalah "pemusyawaratan-perwakilan". Frasa yang ambigu tersebut ditujukan untuk mencegah anak bangsa mempermasalahkan celah tersebut untuk mengkritik baik poin musyawarah maupun perwakilan.
  
• Masalah utama dari sila ini tentunya adalah dalam penerapan dalam sistem ketatanegaraan. Secara praktis setiap kata dalam sila ini dapat digugat penafsirannya, dalam konteks untuk mengkiritk pemerintah. Pemerintahan harus "kerakyatan", namun apakah itu tercermin dalam pelaksanaannya? dengan banyaknya tuduhan oligarki dan semacamnya. Pemerintahan juga harus "hikmat dan kebijaksanaan", namun apakah aparat dan pejabat sudah menerapkan hikmat dengan penuh kebijaksanaan? Selanjutnya "permusyawaratan/ perwakilan" juga menjadi sasaran empuk dengan banyaknya ketidakpuasan terhadap "wakil rakyat". Ditambah lagi dengan beberapa pihak yang menafsirakan "permusyarawatan" secara harfiah dan ketat hanya bermakna "musyawarah" dan "syura" dalam arti aslinya. Ini juga digunakan untuk mendiskreditkan sistem politik elektoral (yang dianggap bukan musyarawah yang merupakan kesepakatan satu suara, bukan one man one vote).
  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  
• Istilah "keadilan sosial" sendiri membawa stigma tertentu. Kesan dalam pandangan kontemporer cenderung memahami "keadilan sosial" sebagai suatu paham yang agak "kiri", dan secara istilah terkati dengan "sosialisme" (dalam artian blok timur). Namun sebenarnya tidak, Sukarno sendiri pernah berkomentar mengenai pengertian keadilan sosial: “Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan” . Jadi sebenarnya konsepsi sila kelima mendekati konsep welfare state seperti yang diterapkan beberapa negara maju (yang kebanyakan adalah negara barat/ west). Bahkan bisa jadi sebenarnya membawa juga beberapa paham "political correctness" (tidak ada penghinaan). Namun tentunya, masalah ada di penerapannya. Orientasi utama sila kelima pada hakikatnya cukup maju dalam konsep, karena banyak isu sosio-politik yang banyak diperdebatkan sekarang, sudah dikonseptualisasikan dalam sila kelima sejak lama. Karena "keadilan sosial" tidaklah hanya menyangkut kesetaraan dalam artian "equality", namun juga "equity". "Keadilan" dengan menyesuaikan keadaan rakyat itu sendiri, keadilan dalam masyarakat, dalam semua segi, dari latar belakang apapun, tapi bukan sepenuhnya sama rata sama rasa juga, seperti dalam konsepsi marxisme. Keadilan dalam kesempatan memperoleh fasilitas dan jaminan hak oleh negara dan masyarakat, itulah inti sila kelima. Namun, ideal yang seperti ini tentunya sangat "mahal" untuk dilaksanakan, dan memang tidak mungkin diraih tanpa kemajuan sosial ekonomi rakyat itu sendiri.
  
• Kecacatan sila kelima murni ada dalam penerapannya yang belum sesuai ekspektasi (yang cukup tinggi berdasarkan konsep idealnya). Tidak benar-benar ada kelemahan dalam intisari pemikirannya. Hanya saya memang, kondisi negara dan masyarakat yang kurang ideal, seringkali menyebabkan banyak pelanggaran yang terjadi tanpa bisa dicegah oleh negara, atau bahkan dilakukan oleh aparat dan institusi negara itu sendiri. Itu sebenarnya fenomena nation-building yang lumrah di antara negara berkembang, dimana instabilitas politik dan ekonomi sering terjadi. Maka solusi paling utama bagi kecacatan dalam pelaksanaan sila kelima adalah untuk meningkatkan stabilitas politik dan perekonomian. Jika keduanya stabil dan tumbuh pesat, maka tentunya tercipta kondisi ideal untuk mewujudkan keadilan sosial, tanpa adanya ancaman goncangan politik maupun krisis ekonomi (dimana keduanya menjadi penyebab utama mengapa sila kelima sering gagal terlaksana).
  

Konsep-konsep yang Esensial untuk Diketahui dalam Penafsiran Pancasila

Penafsiran pancasila dapat dibantu dengan beberapa kerangka pikir dan doktrin
- Pancasila yang hierarkis
Pemahaman ini melihat Pancasila memiliki hierarki sila. Umumnya sila pertama menjadi sila yang dianggap "terpenting" dengan berbagai cara pandang. Cara padang itu termasuk konsep "piramida pancasila", baik yang naik maupun menurun. Piramida yang naik misalnya, melihat sila pertama sebagai fondasi paling dasar, lalu kemudian menjiwai (naik ke) sila kedua, lalu seterusnya hingga puncaknya adalah sila kelima. Beberapa bahkan sangat memegang penafsiran ini hingga memunculkan paham yang saya sebut "primacy sila pertama", yaitu bahwa sila pertama memiliki kedudukan khusus dan menjadi sumber moral bagi sila-sila lain. Paham ini umum dianut oleh kubu yang dikenal sebagai "agamis", karena orientasinya pada peran ketuhanan dan keagamaan.
- Pancasila yang komplementer
Pemahaman ini yang saya anut secara pribadi. Pancasila yang komplementer berarti adalah pancasila dimana sila-silanya saling mengisi satu sama lain. Maka tidak ada sila yang lebih tinggi dari yang lain, dan setiap sila saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak ada hierarki yang kaku dalam penafsiran pancasila, karena setiap sila tidak bisa dibenarkan jika tidak dijiwai secara setara oleh sila-sila lain. Sila pertama harus dijiwai sila kedua, ketiga, dst misalnya. Maka akan tidak dimungkinkan satu sila untuk diadu satu sama lain, karena sifat semua silanya yang saling tidak terpisahkan.
- Pancasila yang partikuler
Pancasila dipahami berdasarkan sila-silanya secara individu, untuk digunakan memahami perkara yang relevan. Misalnya, persoalan mengenai kehidupan beragama maka dipandang hanya menggunakan sila pertama saja. Begitu juga mengenai perekonomian, dipandang dalam lensa sila kelima. Setiap sila memiliki "wilayah" sendiri dan oleh karena itu mengatur bidangnya sendiri-sendiri, walau tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan beberapa sila sekaligus pada satu perkara
- Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Butir-butir Pancasila)
Uraian mengenai pemaknaan sila Pancasila yang disahkan oleh MPR. Untuk versi terbaru memiliki 45 butir-butir pengalaman Pancasila. Bisa dianggap sebagai sumber otoritatif ketiga mengenai Pancasila, setelah Pancasila itu sendiri, dan UUD 1945. https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html

Kesimpulan

Pemahaman mengenai Pancasila adalah esensial bagi semua warga negara. Baik ideal maupun ilusi seputar Pancasila perlu untuk diklarifikasi dan untuk dipahami, agar menghindari kesalahpahaman. Kesalahpahaman inilah yang banyak mengundang kritik terhadap Pancasila itu sendiri, seperti kritik mengenai sila pertama yang dianggap menyebabkan intoleransi padahal tidak. Pemahaman yang kurang ini disebabkan oleh kekecewaan warga negara baik saat kecil, karena indoktrinasi Pancasila di sekolah yang terlalu kaku, maupun saat dewasa karena kegagalan negara dalam menyelesaikan persolaan sosial. Maka dari itu, saya mencoba menguraikan dan menafsirkan secara dasar nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila, dan isu apa saja yang sedang dan berpotensi menyertai tafsir dan implementasi nilai Pancasila. Ini dimaksudkan untuk memancing diskusi mengenai Pancasila dan kehidupan bernegara, dan untuk menjawab beberapa miskonsepsi mengenai Pancasila dan mengangkat isu tentang kurangnya informasi mengenai pemahaman Pancasila.
Tulisan ini hanya sebagai materi pemantik singkat saja, tentunya pembahasan Pancasila secara komprehensif akan menjadi sangat panjang dan akademis.
(Problem of Minority part II coming soon)

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,
Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,
Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan,
Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan,
Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas,
Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka,
Majelis Umum dengan ini memproklamasikan
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia: sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.
Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.
Pasal 3: Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.
Pasal 4: Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.
Pasal 5: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.
Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.
Pasal 7: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.
Pasal 8: Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
Pasal 9: Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
Pasal 10: Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
Pasal 11:

• Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
  
• Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.
  

Pasal 12: Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.
Pasal 13:

• Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
  
• Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
  

Pasal 14:

• Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
  
• Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  

Pasal 15:

• Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
  
• Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.
  

Pasal 16:

• Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
  
• Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
  
• Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.
  

Pasal 17:

• Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
  
• Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.
  

Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.
Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).
Pasal 20:

• Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
  
• Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.
  

Pasal 21:

• Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
  
• Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
  
• Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
  

Pasal 22: Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.
Pasal 23:

• Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
  
• Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
  
• Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
  
• Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
  

Pasal 24: Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.
Pasal 25:

• Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
  
• Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
  

Pasal 26:

• Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
  
• Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
  
• Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.
  

Pasal 27:

• Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
  
• Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.
  

Pasal 28: Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Pasal 29:

• Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
  
• Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
  
• Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  

Pasal 30: Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.

Liga Komunis Internasional (Internasionalis Keempat) merupakan suatu aliran yang bersifat internasionalis, proletar dan revolusioner. Aliran ini bertekad membangun partai-partai Leninis sebagai seksi-seksi nasional dari organisasi internasional yang demokratik-sentralis. Tujuan organisasi adalah untuk memimpin kelas buruh memperoleh kemenangan melalui revolusi sosialis di seluruh dunia.
Hanyalah kaum proletar, melalui perebutan kekuasaan politik dan penghancuran kapitalisme sebagai suatu sistem dunia, mampu meletakkan dasar bagi pembasmian eksploitasi serta memecahkan pertentangan antara pertumbuhan kekuatan produktif perekonomian dunia dan perbatasan-perbatasan negara nasional. Kapitalisme sudah lama hidup lebih lama daripada peranan historis yang progresifnya dalam menciptakan suatu ekonomi industri yang moderen. Untuk mempertahankan kekuasaannya, kelas-kelas kapitalis nasional harus memeras perbedaan rasial, kesukuan dan nasional. Pemecahan ini sudah sangat diintensifkan sejak keruntuhan Uni Soviet. Dengan semakin besarnya saling permusuhan, kekuatan-kekuatan imperialis dan blok-blok yang bersaingan menindas rakyat di negara bekas kolonial dan rakyat di negara yang masih dibawah penjajahan. Mereka harus memiskinkan rakyat dunia, dan secara terus menerus terlibat dalam perang untuk mempertahankan serta pembagian kembali pasar dunia agar supaya dapat menopang tingkat keuntungan yang sedang menurun. Mereka mencoba untuk menghancurkan perjuangan revolusioner dari kaum buruh di mana pun yang bermunculan. Di dalam situasi terjepit dan semakin kritis dalam mempertahankan kekuasaan kelasnya, kelas borjuis tidak akan ragu-ragu untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam bencana nuklir atau penindasan kediktatoran yang tingkat keganasannya belum pernah terjadi.
Di lain pihak, kemenangan kaum proletar secara internasional akan menempatkan kelimpahan materi yang tidak terbayangkan sebelumnya, bagi manfaat kebutuhan manusia, meletakkan dasar bagi penghapusan kelas-kelas dan pembasmian ketidaksamaan sosial berdasarkan jenis kelamin serta penghapusan arti sosial dari ras, bangsa dan etnis. Untuk pertama kali ummat manusia mampu mengendalikan sejarah dan menguasai masyarakat yang diciptakannya sendiri, menghasilkan emansipasi kemampuan manusia yang tidak terimpikan sebelumnya, dan memajukan dinamika peradaban yang sangat besar. Hanya situasi demikian, akan memberi kemungkinan terwujudnya perkembangan yang bebas bagi setiap orang sebagai syarat bagi perkembangan yang bebas bagi semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Isaac Deutscher dalam pidatonya "On Socialist Man" [Mengenai Manusia Sosialis] (1966):
"Kita tidak berpendapat bahwa sosialisme akan bisa mengatasi semua kesulitan umat manusia. Kami sedang berjuang dalam tahap paling awal melawan kesulitan yang diciptakan oleh manusia dan yang bisa diselesaikan oleh manusia. Sebaiknya saya segarkan kembali ingatan anda bahwa Trotsky, misalnya, menyebut tiga tragedi--kelaparan, seks dan kematian--yang menimpa manusia. Kelaparan merupakan musuh yang Marxisme dan gerakan buruh moderen menghadapi.... Ya, manusia sosialis masih akan dikejar oleh seks dan kematian; akan tetapi kita yakin bahwa ia akan mampu menghadapi persoalan ini secara lebih baik dari pada yang akan kita hadapi" [diterjemahkan dari teks bahasa Inggris].

1. Krisis Kepemimpinan Kaum Proletar

Keberhasilan atau kegagalan kelas buruh dalam mencapai kemenangan tergantung kepada organisasi dan kesadaran massa yang sedang berjuang yaitu pada kepemimpinan yang revolusioner. Partai revolusioner merupakan senjata yang mutlak diperlukan bagi kemenangan kelas buruh.
Kelas penguasa memiliki kekuasaan monopoli alat-alat kekerasan, aparat-aparat politik dan birokrat mereka yang dominan, koneksi dan kekayaan mereka yang besar, dan mengawasi pendidikan, media massa dan lembaga yang lain dalam masyarakat kapitalis. Menghadapi kekuatan yang demikian itu, suatu negara buruh hanya bisa diciptakan melalui kaum proletar yang sadar penuh akan tugas-tugasnya, terorganisir pelaksanakannya dan bertekad untuk mempertahankan apa yang telah dimenangkannya dalam melawan kekerasan kontrarevolusioner dari kelas penguasa.
Melalui perolehan kesadaran politik tersebut kelas buruh tidak lagi menjadi semata-mata sebuah kelas dalam diri mereka sendiri, dan menjadi sebuah kelas bagi mereka sendiri, sadar akan tugas-tugas historisnya untuk merebut kekuasaan negara dan melakukan reorganisasi masyarakat. Kesadaran demikian tidak timbul secara spontan dari perjuangan kelas sehari-hari dari kaum buruh; hal itu haruslah dibawa ke dalam kelas buruh oleh partai revolusioner. Dengan demikian, hal itu merupakan tugas partai revolusioner untuk menempa kaum proletar menjadi kekuatan politik yang memadai dengan menanamkan kesadaran akan keadaan yang sesungguhnya, mengajar pelajaran-pelajaran sejarah perjuangan kelas, diperkeras dalam perjuangan-perjuangan yang semakin mendalam, menghancurkan ilusinya, memperkeras tekad revolusioner dan percaya diri, dan mengorganisir penumbangan semua kekuatan yang menghalangi perebutan kekuasaan. Kelas buruh yang sadar merupakan kekuatan yang sangat menentukan dalam sejarah.
Sifat yang mutlak diperlukan dalam menjalankan tugas untuk menempa partai pelopor dan menajamkan program revolusionernya sebagai persiapan bagi krisis-krisis revolusioner yang tak terhindarkan telah ditekankan dalam masa imperialis. Sebagai dituliskan Trotsky dalam The Third International After Lenin [Internasional Ketiga Setelah Lenin] (1928):
"Karakter revolusioner jaman ini tidaklah terletak dalam pada peluang pencapaian revolusi, yaitu, perebutan kekuasaan senantiasa dan menerus. Karakter revolusioner itu terdiri dari fluktuasi yang dalam dan tajam serta transisi yang mendadak dan acap kali terjadi dari suatu situasi revolusioner dengan serta-merta.... Ini merupakan satu-satunya titik asal darimana mengalir arti yang lengkap mengenai strategi revolusioner yang memiliki perbedaan taktik. Kemudian juga mengalir makna baru partai dan kepemimpinan partai.... [Masa kini] setiap perubahan baru yang tajam dalam situasi politik ke Kiri menempatkan keputusan di tangan partai revolusioner. Kalau ia melewati masa kritis dalam situasi terbalik. Dalam situasi ini, peranan kepemimpinan partai sangatlah luar biasa pentingnya. Kata-kata Lenin yang kurang lebih menyatakan bahwa dua atau tiga hari mampu menentukan nasib revolusi internasional hampir tidak bisa diterima akal pada masa Internasional Kedua. Sebaliknya pada masa kita, kata tersebut sudah terlalu sering lebih ditegaskan, dan dengan pengecualian revolusi Oktober, selalu dipandang dari sisi negatif" [diterjemahkan dari teks bahasa Inggris].

1. Kami Adalah Partai Revolusi Rusia

Revolusi Rusia Oktober 1917 menyemaikan ajaran Marxis mengenai revolusi proletar dari teori menjadi kenyataan, menciptakan suatu masyarakat yang dikuasai oleh buruh melalui kediktatoran proletar. Revolusi proletar yang dipimpin oleh Partai Bolshevik di Rusia tidaklah dilakukan semata-mata untuk Rusia. Bagi orang-orang Marxis revolusioner, Revolusi Rusia dipandang sebagai suatu gebrakan awal dari perjuangan buruh internasional yang diperlukan, melawan kekuasaan kapitalis seluruh dunia. Kaum Bolshevik-nya Lenin menghancurkan rantai kapitalis pada bagian simpul yang terlemah, dengan pengertian bahwa kecuali kalau revolusi proletar diperluas kepada negara-negara kapitalis utama, terutama Jerman, kediktatoran proletar Rusia yang terisolir tak akan dapat bertahan lama.
Beberapa peluang pernah terbuka, namun partai-partai revolusioner di luar Rusia masih sangat muda, yakni terlalu lemah dan belum dewasa secara politis dalam mengejar peluang-peluang tersebut. Di Eropa, terutama di Jerman, Sosial Demokrasi melayani tuan borjuisnya, membantu menstabilkan kembali disiplin kekuasaan mereka dan ikut bergabung dalam melawan Revolusi Oktober. Di tempat lain, di negara-negara dan wilayah-wilayah terbelakang, halangan dan kekuatan ideologis yang utama melawan Bolshevisme adalah nasionalisme.
Tekanan pengepungan dari kaum imperialis, penghancuran kelas buruh Rusia dalam Perang Saudara dan pengisolasian Revolusi Rusia yang berlangsung lama memungkinkan lapisan birokrat yang dipimpin oleh Stalin untuk merebut kekuasaan politik dalam sebuah kontrarevolusi politik pada tahun 1923-24, apa yang disebut Trotsky sebagai "Thermidor Sovyet." Sementara berlandaskan dan memperoleh hak-hak istimewa dari bentuk-bentuk kepemilikan yang bersifat proletar dari negara buruh Soviet yang menurun, komitmen birokrasi Stalinis tidak mengikat ke dalam pembelaan mereka yang tidak bisa ditarik kembali. "Teori" Stalin mengenai "sosialisme di suatu negara," memperlihatkan minat yang terbatas secara nasional dari birokrasi Kremlin, merubah Internasional Komunis dari suatu sarana revolusi dunia menjadi suatu hambatan baru.
"Sosialisme di suatu negara" dari Stalin merupakan penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar Marxisme. Manifes Partai Komunis (1848) menyimpulkan, "Kaum buruh sedunia, bersatulah!" Revolusi-revolusi pada tahun 1848 menandai pembukaan jaman moderen--kelas borjuis beraksi bersatu dengan kaum reaksioner terhadap kaum proletar yang telah dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap kekuasaan kapitalis. Sebagaimana Engels menulis dalam bukunya "Principles of Communism" [Dasar-Dasar Komunisme] (1847):
"Pertanyaan 19: Mungkinkah revolusi ini bisa terjadi hanya di suatu negara saja?
"Jawab: Tidak. Industri besar, dengan diciptakannya pasar dunia, telah demikian menghubungkan semua orang di muka bumi, terutama orang-orang beradab, bahwa setiap bangsa tergantung pada apa yang terjadi pada bangsa lain. Selanjutnya, di semua negara beradab industri besar telah pula menumbangkan perkembangan sosial yang terjadi di semua negara itu, kaum borjuis dan kaum proletar telah menjadi kelas-kelas yang sangat menentukan dalam masyarakat dan perebutan perjuangan di antara mereka adalah perjuangan utama saat ini. Oleh sebab itu revolusi komunis bukan semata-mata bersifat nasional.... Ia merupakan revolusi dunia dan dengan demikian akan mencakup seluruh dunia" [diterjemahkan dari teks bahasa Inggris].
Melawan oportunisme nasionalis Stalin, Oposisi Kiri-nya Trotsky didirikan berdasarkan program Marxis yang asli, yaitu menjiwai Revolusi Bolshevik. Oposisi Kiri berjuang untuk mempertahankan dan memperluas kemenangan Revolusi Rusia yang telah dikhianati namun belum digulingkan. Dalam analisisnya yang membakar tentang degenerasi Revolusi Rusia, birokrasi Stalinis yang bersifat mendua, dan pertentangan yang begitu besar dalam masyarakat Soviet (The Revolution Betrayed [Revolusi yang Dikhianati], 1936) Trotsky dengan tegas mengajukan pilihan: "Akankah birokrasi mengganyang negara buruh atau akankah kelas buruh membersihkan para birokrat?" Peringatan Trotsky yang bersifat meramal ini sangat terbukti benar tetapi secara sengit memiliki arti yang negatif.
Doktrin "sosialisme di suatu negara" yang anti-internasionalis mengakibatkan menggoyangkan yang membawa malapetaka, dari petualangan ekstrim kiri menuju kerjasama kelas. Trotsky mencirikan Stalin sebagai "penggali kubur" [gravedigger] bagi perjuangan revolusioner di luar negeri mulai dari Revolusi Tiongkok kedua dalam tahun 1925-1927 dan Pemogokan Massal di Inggris pada tahun 1926 hingga Jerman, dimana Partai Komunis maupun Sosial Demokrat membiarkan Hitler mengambil tampuk kekuasaan tanpa perlawanan senjata. Dalam konteks pengkhianatan Jerman, disertai kodifikasi lanjut Komintern terhadap secara jelas garis anti-revolusioner dalam membangun front rakyat, yang diketemukan ekspresi terlengkap dari kejahatan Stalin dalam mencekik Revolusi Spanyol, kaum Trotskyis mengorganisir Internasional Keempat yang didirikan pada tahun 1938.
Ekonomi terencana di Uni Soviet (dan negara-negara buruh yang telah cacat secara birokratik yang timbul di tempat lain pada model Stalinis) memperlihatkan keunggulan terhadap anarki kapitalis pada periode pembangunan yang cepat. Tetapi tekanan-tekanan tanpa belas kasihan dalam bentuk pengepungan ekonomi secara terus menerus oleh sistem produksi kapitalis yang masih dominan di seluruh dunia melalui pasar dunia tak dapat diubah tanpa perluasan revolusi internasional. Trotsky menulis dalam The Revolution Betrayed [Revolusi yang Dikhianati]:
"Pertanyaan yang dirumuskan oleh Lenin--Siapa yang akan menang?--adalah sebuah pertanyaan dari korelasi tentang kuat-lemahnya kekuatan-kekuatan antara Uni Soviet dan proletar dunia yang revolusioner di satu sisi, dan di sisi lain modal internasional serta kekuatan-kekuatan yang bermusuhan di dalam Uni [Soviet].... Campur tangan militer merupakan suatu bahaya. Intervensi dalam bentuk barang-barang murah di bagasi kereta api tentara kapitalis akan merupakan bahaya yang jauh lebih dasyat" [diterjemahkan dari teks bahasa Inggris].
Kelemahan organisatoris Internasional Keempat, kurang berakar dalam kaum proletar, dan ketidakmampuan teoritis serta disorientasi (kehilangan arah) setelah Perang Dunia II sangat banyak memberikan kontribusi pemecah-belah politik berlanjut pada program Internasional Keempatnya Trotsky. Pemusnahan sebelumnya para kader Trotskyis di seluruh Eropa dalam tangan represi fasis dan Stalinis--serta pembantaian masal kaum Trotskyis di Vietnam dan pemenjaraan kaum Trotskyis di Tiongkok, negara-negara dimana Oposisi Kiri telah menemukan basis dukungan yang sangat berarti--menghancurkan gerakan para kader yang sangat berpengalaman pada masa yang sangat kritis.
Perluasan kekuasaan Stalinis di Eropa Timur setelah perang merupakan tantangan programatik baru bagi gerakan Trotskyis. Untuk melawan hal itu, "keortodoksan" formal merupakan pembelaan yang tidak memadai. Setelah serangkaian kekalahan dan pengkhianatan yang tiada hentinya, mulai dari Tiongkok (1927) dan Jerman (1933) hingga Perang Saudara Spanyol, serta pembersihan yang kejam oleh Stalin, keberadaan Uni Soviet menjadi gawat. Sesudah Stalin membantai pemimpin-pemimpin tentara Soviet melalui tindakan pembersihan-pembersihan yang kejam segera sebelum permulaan Perang Dunia II, ia melanjutkan melakukan sabotase pembelaan militer Uni Soviet dengan memberikan kepercayaannya pertama kepada Hitler dan kemudian kepada para sekutu yang "demokratis." Walaupun di bawah Stalin, pada akhirnya, Tentara Merah berhasil mengalahkan Hitler.
Namun kemenangan Tentara Merah atas fasisme bahkan sangat memperkuat wewenang Uni Soviet yang secara birokratik telah menurun, suatu kemungkinan yang tidak dapat diramalkan oleh Trotsky. Kaum Stalinis di Eropa Barat muncul dari Perang Dunia II di pimpinan organisasi massa para buruh militan di Itali, Perancis dan tempat lain. Sementara itu, di Eropa Timur yang diduduki Soviet, harta milik kapitalis diambil alih dan suatu ekonomi kolektif dibentuk. Tindakan itu dilakukan melalui suatu revolusi sosial yang dikendalikan secara birokratik, membuahkan negara-negara buruh yang telah cacat yang meniru USSR yang dikuasai oleh kaum Stalinis.
Dipengaruhi sebagian dari Perang Vietnam dan kekacauan yang menghantam Amerika Serikat, termasuk pula perjuangan pembebasan orang kulit hitam, pada akhir tahun 1960-an/awal tahun 70-an melihat serangkaian situasi-situasi prarevolusioner dan revolusioner di Eropa--Perancis 1968, Itali 1969, Portugal 1974-75. Hal-hal tersebut memberikan kesempatan terbaik bagi revolusi proletar di negara-negara kapitalis yang sudah maju sejak setelah berakhirnya Perang Dunia II. Partai-partai Komunis yang mendukung Moskow-lah yang kembali berhasil memulihkan tatanan borjuis yang goyah di wilayah ini. Disini peranan kontrarevolusioner partai-partai Stalinis Barat memberikan sumbangan yang tak terhingga besarnya terhadap penghancuran Uni Soviet di kemudian hari. Pemantapan kembali tatanan borjuis di negara-negara imperialis Barat pada pertengahan tahun 70-an segera diikuti dengan Perang Dingin baru yang dilancarkan terhadap blok Soviet.
Birokrasi Stalinis Soviet--dalam ketidakhadiran proletar sebagai pesaing bagi kekuasaan--cepat atau lambat harus beralih ke "sosialisme pasar." Hal ini, bersama dengan perdamaian terhadap imperialisme Amerika Serikat di Afganistan dan menengahi pemulihan kapitalis di seluruh Eropa Timur, membuka pintu lebar-lebar kepada kontrarevolusi kapitalis di bekas Uni Soviet dalam tahun 1991-92. Kaum proletar, tanpa pemimpin, tidak melakukan perlawanan yang mengakibatkan penghancuran negara buruh.
"Revolusi Iran" tahun 1979 membuka suatu masa naiknya Islam dalam politik di dunia yang berlatar belakang nilai kesejarahan Islam, suatu perkembangan yang memberikan sumbangan terhadap penghancuran Uni Soviet melalui kontrarevolusi dan yang diperkuat oleh peristiwa itu. Perebutan dan konsolidasi kekuasaan di Iran oleh Khomeini merupakan kekalahan seperti halnya dengan penindasan Hitler terhadap kaum proletar Jerman pada tahun 1933, walau dalam skala wilayah yang lebih sempit. Slogan-slogan aliran Spartasis internasional, "Ganyang Shah! Jangan mendukung para Mullah!" dan pusat perhatian kami terhadap masalah perempuan ("Tidak terhadap hijab!") berbeda sekali dengan kaum kiri lainnya, yang tunduk terhadap kaum reaksioner yang dipimpin para Mullah.
Pelestarian kekuasaan proletar terutama tergantung pada kesadaran dan organisasi politik kelas buruh. Setelah pemusnahan fisik sayap revolusioner kaum Bolshevik oleh Stalin, semua kelanjutan dengan tradisi-tradisi Revolusi Oktober secara sistematis dihilangkan dari ingatan kelas buruh. Dalam kesadaran rakyat Soviet, diliputi dengan propaganda Rusia nasionalis yang dikeluarkan oleh Stalin, Perang Dunia II menjadi pengganti Revolusi Oktober sebagai kejadian yang sangat penting dalam sejarah Soviet. Pada akhirnya, Stalin dengan para pewarisnya berhasil menanamkan pandangan nasionalisnya kepada rakyat Soviet; internasionalisme proletar dicemooh sebagai "bidah Trotskyis" yang kabur, hasil dari "mengekspor revolusi" atau secara sinis dikatakan sebagai suatu isi yang telah hampa.
Tercerai-berai dan tanpa kepemimpinan anti-kapitalis, kurangnya kesadaran kelas sosialis yang konsisten dan saling terkait, serta keraguan mengenai kemungkinan perjuangan kelas di negara-negara kapitalis, kelas buruh Soviet tidak mengerahkan dalam perlawanan terhadap kapitalis kontrarevolusi yang sedang mendekat. Dan seperti yang dicatat Trotsky dalam The Third International After Lenin [Internasional Ketiga Setelah Lenin]: "Jika sebuah bala tentara menyerah kepada musuh dalam suatu keadaan yang sangat kritis tanpa suatu pertempuran, maka penyerahan ini betul-betul telah menggantikan suatu `pertarungan yang sangat menentukan' baik dalam politik sebagaimana dalam peperangan" [diterjemahkan dari teks bahasa Inggris].
Suatu analisis tentang krisis kematian Stalinisme diberikan dalam Spartacist No. 45-46, Musim Dingin 1990-1991 dalam dokumen-dokumen yang dibuat oleh Joseph Seymour, "On the Collapse of Stalinist Rule in East Europe" [Pada Runtuhnya Kekuasaan Stalinis di Eropa Timur], dan Albert St. John, "For Marxist Clarity and a Forward Perspective" [Untuk Kejelasan Marxis dan Pandangan Kedepan], dan pamflet Spartasis Agustus 1993, How the Soviet Workers State Was Strangled [Bagaimana Negara Buruh Soviet Dicekik]. Sebagaimana yang dicatat dalam dokumen Seymour:
"Selama perjuangannya yang panjang melawan birokrasi Stalinis, Trotsky memikirkan beberapa cara yang berbeda agar kapitalisme dapat dipulihkan kembali di Uni Soviet.... Trotsky menggunakan ungkapan `memutarkan ke belakang film reformisme' sebagai polemik terhadap orang yang menyebutkan diri kaum kiri dan berpendapat bahwa rejim Stalin sudah merubah USSR menjadi suatu negara borjuis melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan organik--Bernsteinisme justru ke belakang.... Pandangan Trotsky bahwa suatu kontrarevolusi kapitalis, dan juga revolusi politik proletar, di Rusia-nya Stalin akan membawa suatu perang saudara merupakan ramalan, bukan merupakan sebuah dogma. Pandangan tersebut berdasarkan perlawanan yang dilakukan oleh kelas buruh, bukan perlawanan yang dilakukan oleh unsur-unsur aparat birokrat yang konservatif. Itulah bagaimana masalah tersebut diajukan dalam The Revolution Betrayed [Revolusi yang Dikhianati].... Unsur yang paling menentukan adalah kesadaran kelas buruh Soviet, yang tidak bersifat statis namun dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang tetap merubah baik dari faktor dalam negeri maupun dari faktor internasional."
https://www.icl-fi.org/bahasa/oldsite/KS_DOP.HTM

Kesimpulan Permainan Domino99 Online

Para peneliti permainan domino99 online sering memiliki hubungan yang tidak biasa dengan kolaborator mereka. "Ahli" adalah entah bagaimana "pengetahuan direkayasa" sehingga apa yang mereka tahu dapat dimasukkan ke dalam program. Permainan domino99 onlinememiliki sejarah panjang penelitian kolaboratif, dan tidak cocok dengan model AI ini. Ilmuwan komputer dan ahli biologi sering memiliki harapan yang berbeda tentang kolaborasi, pendidikan, konferensi dan banyak aspek lain yang tampaknya duniawi penelitian. Dalam rangka untuk bekerja dengan ahli biologi, para peneliti AI harus memahami kesepakatan yang baik tentang domain dan menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan antara budaya ilmiah yang agak berbeda.
Ini survei singkat permainan domino99 online dimaksudkan untuk membantu ilmuwan komputer mendapatkan berorientasi dan memahami beberapa istilah yang umum digunakan dalam domain. Banyak buku yang lebih rinci, tapi masih dapat diakses tercantum dalam referensi. Saya menemukan materi ini menarik. Bukan hanya menarik sebagai domain untuk penelitian AI, tetapi menyediakan seperangkat metafora untuk berpikir tentang kecerdasan: algoritma genetik, jaringan saraf dan Darwinian automata hanyalah beberapa pendekatan komputasi untuk perilaku berdasarkan biologis Ide. Akan ada, tidak diragukan lagi, akan lebih banyak.

Penghargaan Permainan Domino99 Online

Bab ini ditulis atas dorongan permainan domino99 online, yang memahami jauh sebelum saya melakukan itu pengenalan seperti itu memang bisa dicapai dalam waktu kurang dari 1000 halaman. Dia juga mengajar kursus biokimia yang akhirnya saya ambil, dua tahun setelah menyelesaikan Ph.D. David J. States layak mendapatkan banyak kredit juga. Dalam tiga tahun kami telah bekerja sama, ia sangat memperluas pemahaman saya tidak hanya apa yang tahu ahli biologi, tapi bagaimana mereka berpikir. Dia telah membaca beberapa draft bab ini dan membuat saran bermanfaat. Permainan domino99 online, Mark Boguski, Kalí Tal dan Jill Shirmer juga telah membaca bab ini dan membuat usulan. Angel Lee anggun memasok gel yang digunakan dalam gambar 4. Tentu saja, semua kesalahan yang tersisa adalah tanggung jawab saya.

Linguistik Komputasional Sekuensi Biologi Permainan Domino99 Online

Tak lama setelah Watson dan penemuan Crick tentang struktur DNA, dan pada saat yang sama bahwa kode genetik dan fakta penting dari ekspresi gen yang telah terungkap, bidang linguistik sedang sama merevolusi oleh karya Noam Chomsky [permainan domino99 online]. Mengamati bahwa berbagai bahasa yang tampaknya tak terbatas tersedia bagi setiap manusia berdasarkan sumber daya dan pengalaman yang jelas, ia mengusulkan representasi formal dari aturan atau sintaks bahasa, yang disebut tata bahasa generatif, yang dapat menyediakan terbatas-memang, ringkas-karakterisasi dari bahasa tak terbatas seperti. Sama seperti terobosan dalam biologi molekuler di era itu disajikan untuk jangkar konsep genetik dalam struktur fisik dan membuka sepenuhnya paradigma eksperimental novel, begitu pula wawasan Chomsky berfungsi untuk energi bidang linguistik, dengan diduga berkorelasi proses kognitif yang bisa untuk pertama kalinya beralasan tentang axiomatik serta fenomenologis. Sementara permainan domino99 online dan pengikutnya dibangun secara ekstensif di atas fondasi ini di bidang linguistik, tata bahasa generatif juga segera diintegrasikan ke dalam kerangka teori komputasi, dan Selain itu sekarang membentuk dasar untuk upaya komputasi ahli linguistik untuk mengotomatisasi proses dan pemahaman bahasa manusia.
Karena cukup sering menegaskan bahwa permainan domino99 online adalah bahasa yang kaya-ekspresif untuk menentukan struktur dan proses kehidupan, juga dengan potensi untuk berbagai tampaknya tak terbatas, mengherankan bahwa relatif sedikit yang telah dilakukan untuk berlaku untuk biologis urutan hasil yang luas dan metode yang dikembangkan selama dekade intervensi di bidang teori bahasa formal. Sementara pendekatan tersebut telah diusulkan [Brendel dan Busse, 1984], sebagian besar penyelidikan sepanjang baris ini telah menggunakan Formalisme tata bahasa sebagai alat untuk apa yang pada dasarnya informasi-teori studi [Ebeling dan permainan domino99 online, 1980; Jimenez-Montano, 1984], atau telah melibatkan analisis statistik pada tingkat kosakata (mencerminkan pengertian yang lebih tradisional tentang linguistik komparatif) [Brendel et al., 1986; Pevzner et al., 1989a, b; Pietrokovski et al., 1990]. Hanya sangat baru-baru ini memiliki tata bahasa generatif untuk kepentingan mereka sendiri dipandang sebagai model fenomena biologis seperti regulasi gen [colladovides, 1989a, b, 1991a], struktur gen dan ekspresi [searls, 1988], rekombinasi [kepala, 1987] dan bentuk lain dari mutasi dan penataan kembali [Searls, 1989a], konformasi makromolekul [Searls, 1989a], dan khususnya sebagai dasar untuk analisis komputasi dari urutan data [Searls, 1989b; Searls dan Liebowitz, 1990; Searls dan Noordewier, 1991].
Namun demikian, ada kecenderungan yang meningkat di seluruh bidang permainan domino99 online komputasi ke arah abstrak, pandangan hierarkis dari urutan biologis, yang sangat banyak dalam semangat linguistik komputasi. Pada saat yang sama, telah ada proliferasi perangkat lunak untuk melakukan berbagai jenis pencarian permainan domino99 online dan bentuk lain dari analisis, yang juga bisa mendapatkan keuntungan dari dasar formal yang menawarkan teori bahasa untuk perusahaan tersebut. Dengan munculnya proyek pengurutan skala yang sangat besar, dan banjir yang dihasilkan data urutan, seperti Yayasan mungkin sebenarnya terbukti penting.

• Paradigma Baru Partai GOLKAR ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi, dan platform politik. Di dalam perumusan Paradigma Baru ini ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai GOLKAR untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya dan kekaryaan.
  
• Pembaharuan ini disamping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai GOLKAR yang mandiri, demokratis, kuat soild, berakar, dan responsif. Dengan Paradigma Baru maka Partai GOLKAR diharapkan menjadi partai politik yang modern dalam pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai “Partainya Penguasa” (the ruler’s party) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan.
  
• Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai GOLKAR sendiri, yakni jatidiri dan watak GOLKAR sebagai kekuatan pembaru. Sebagaimana disebutkan pada point keempat dari IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN KARYA, etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai GOLKAR sejak kelahirannya. Fitrah inilah yang mendorong dilakukannya pembaruan ini. Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan pengejawantahan belaka dari fitrah tersebut.
  
• Paradigma Baru Partai GOLKAR ini talah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai GOLKAR.
  

Doktrin Perjuangan Partai GOLKAR

• Dengan Paradigma Baru ini, doktrin Partai GOLKAR tetap sebagai kelanjutan dari Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLONGAN KARYA yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai GOLKAR tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaan, yaitu Karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.
  
• Dengan doktrin karya kekaryaan maka Partai GOLKAR selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai GOLKAR adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya.
  
• Dengan doktrin karya kekaryaan Partai GOLKAR berorientasi pada program (program oriented) dan atau pemecahan masalah (problem solving), bukan berorientasi pada aliran atau ideologi (ideology oriented)
  
• Dengan perspektif ini ingin ditegaskan bahwa GOLKAR tidak sependapat dilakukannya pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Pembelahan masyarakat berdasarkan ideologi atau aliran-aliran dikhawatirkan akan melahirkan konflik-konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan malah disintegrasi bangsa.
  
• Dengan orientasi ini maka masyarakat tidak akan terjebak dalam pertentangan atau konflik ideologi yang tidak perlu, melainkan berorientasi pada karya untuk membangun bangsa. Bagi Partai GOLKAR karya yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat adalah lebih penting daripada ide atau gagasan semata. Karya kekaryaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekaryaan adalah juga amal shalih dalam pengertian yang luas sebagaimana yang diajarkan agama-agama.
  
• Oleh karena doktrin inilah Partai GOLKAR senantiasa prihatin menyaksikan kehidupan politik yang ditandai oleh maraknya persaingan tidak sehat di antara berbagai partai politik yang membawa terjadinya konflik dan pertentangan politik yang tajam. Masing-masing partai politik berusaha memobilisasi dukungan massa bagi kepentingan sempit, sehingga kepentingan bangsa yang lebih luas terabaikan. Sebagai akibat dari kecenderungan tersebut, Bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk membangun diri guna mewujudkan cita-cita proklamasi.
  
• Kegandrungan (euphoria) untuk menjadikan politik sebagai panglima kehidupan dan menekankan ideologi politik sektarianistik, seperti pada pengalaman lama, telah menghambat proses mensejahterakan rakyat. Sebagai akibatnya rakyat terjerembab ke dalam kemiskinan dan keterbelakangan dalam suasana ketidakpastian politik.
  
• Dalam suasana seperti itulah Partai GOLKAR tampil dengan doktrin karya kekaryaan karena tidak ingin bangsa ini terpecah ke dalam kotak-kotak sempit yang hanya akan mengancam keutuhan bangsa.
  

Visi Partai GOLKAR

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

Misi Partai GOLKAR

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. 3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.
.
TUJUAN PARTAI GOLKAR

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

TUGAS POKOK PARTAI GOLKAR
Tugas pokok Partai Golkar adalah memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideology, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional.
Platform Partai GOLKAR

1. Senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara pandang mengatasi perbedaan faham, golongan, dan kelompok atas dasar suku, etnis, agama, aliran, dan budaya sehingga seluruh bangsa Indonesia terhimpun dalam kekuatan besar.
3. Mengembangkan cirri pluralism dalam persatuan dengan menampung kemajemukan bangsa Indonesia yang terpatri dalam semboyan Bhineka Tunggal ika.
4. Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
5. Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh, menurunkan kemiskinan dan penagngguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan.
6. Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional.
7. Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sekaligus sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan.
8. Mewujudkan pengelolaan kekayaan alam scara efisien, berdaya guna dan berkesinambungan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan.
9. Membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk mewujudkan ketahanan nasional

Berita Akurat - Pernikahan pasangan usia belia D (15) dan DA (14) di Kecamatan Halong, Kabupaten, Balangan, Kalimantan Selatan, pada hari Jumat (1/2/2019), menjadi viral di media sosial.
​
Kedua orangtua dari pasangan anak-anak itu mengaku terpaksa menikahkan karena untuk mencegah perbuatan zina yang dilarang agama. Seperti yang dilansir, keduanya selalu membangkang saat diingatkan untuk tidak selalu berduaan.
​
"Terpaksa dinikahkan, karena tidak mau ditegur lagi, ditegur di rumah kabur ke rumah peremupannya, ditegur di rumah peremupan kabur ke rumah orang lain," kata ayah kandung DA, mempelai pria.
​
Baca juga : Wow! Fakta Terbaru Tentang Pernikahan Ahok Dengan Bripda Puput!
​
Seperti diketahui, D masih duduk di bangku SMP dan suaminya, DA, masih tercatat sebagai siswa kelas 5 sekolah dasar.
​
Keduanya telah menikah dan mendapat persetujuan dari keluarga dan kerabat mereka. Salah satu alasan pihak keluarga kedua mempelai adalah mencegah kedua anak itu melanggar kaidah agama.
​
Meski demikian, pernikahan tersebut segera menjadi sorotan dari pemerinta daerah setempat.
​
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Belangan Nor Ainani membenarkan kasus pernikahan dini tersebut. Beberapa petugas sudah mendatangi keluarga serta kedua yang dinikahkan.
​
"Terjadinya kemarin," katanya, Jumat (1/2/2019).
​
Langkah-langkah yang diambil petugas adalah memberikan pembinaan kepada pasangan D dan DA agar masa depan kedua anak itu terganggu.
​
Selain itu, petugas juga melakukan pendampingan terkait kesehatan, reproduksi, dan kelanjutan pendidikan bagi kedua anak tersebut.
​
Petugas juga memberikan pengertian tentang legalitas terhadap status perkawinan yang dijalani oleh kedua anak tersebut.
​
Sumber : beritaonline24.biz